Makna Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang memuat dua hal pokok yaitu, pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata “pimpin” mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya.[1]

Dalam hal ini George R. Terry (2006 : 495), menjelaskan bahwa “Kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela.” Dari defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kepemimpinan ada keterkaitan antara pemimpin dengan berbagai kegiatan yang dihasilkan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pemimpin, maka ia harus mempunyai kemampuan untuk mengatur lingkungan kepemimpinannya.[2]

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan anggota dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman dan Gilbert (1995), kepemimpinan adalah the process of directing and influencing the task related activities of group members. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin (2000) membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai atribut.

Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.

Kepemimpinan juga meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan mempunyai kaitan yang erat dengan motivasi. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang sangat tergantung kepada kewibawaan, dan juga pimpinan itu dalam menciptakan motivasi dalam diri setiap orang yang diperintah, mitra kerja, maupun atasan dari pimpinan itu sendiri.[3]

Ajaran pemimpin besar India, Mahatma Gandhi, mengenai kepemimpinan adalah pandangan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah dengan memahami satyagraha(kepatuhan pada kebenaran), swadesi (cinta tanah air) dan ahimsa(pantang menggunakan kekerasan). satyagraha dimaknai tidak hanya pantang melanggar janji dan perkataan yang pernah diucapkan (satyawacana) melainkan kepatuhan menjalankan secara utuh prinsip moral pemimpin, atau swadesibukanlah pemaknaan yang hanya mengasumsikan diri sebagai bagian yang sempit dari wilayah kekuasaan lingkup kerjanya melainkan dampak secara luas yang dapat diberikan dari aktifitas yang dilakukan, demikian pula dengan prinsip ahimsa.[4]

Kepemimpinan sebagai proses membentuk pemimpin dengan karakter dan watak jujur terhadap diri sendiri (integrity), bertanggung jawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication). Kepemimpinan juga merupakan proses membentuk seorang pengikut (follower) yang di dalam kepatuhannya kepada pemimpin, akan tetapi memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan jiwa independen, Dalam konteks kepemimpinan di Indonesia didalamnya kemudian terimplementasikan identitas nasional bangsa yaitu nilai Pancasila.[5]

Dalam konteks ini, Stogdill (1974) menyimpulkan bahwa banyak sekali definisi mengenai kepemimpinan. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang telah mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan tersebut, namun demikian semua definisi kepemimpinan yang ada mempunyai beberapa unsur yang sama. Selanjutnya, Sarros dan Butchatsky (1996) yang menyatakan kepemimpinan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Sedangkan menurut Anderson (1988), “leadership means using power to influence the thoughts and actions of others in such a way that achieve high performance“.[6]

Amanah dan  Syarat Kepemimpinan
 
Islam mengenal kepemimpinan sebagai tanggung jawab yang diemban oleh setiap orang, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap orang merupakan pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kepemimpinannya, “Kullukum ra’in wa kullu ra’in mas’ulun an ra’iatihi” (HR Bukhari, Hadist 3733). Dengan kata lain siapapun, setiap orang pasti akan memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, mengurusi sesuatu atau memimpin sesuatu kaum sehingga ia bukan saja di dunia harus bertanggung jawab apa yang menjadi tugasnya, melainkan juga akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya di hari kiamat.[7]

Secara harfiah istilah ra’i bermakna sebagai penggembala, pengunaan istilah ini dalam menyebut pemimpin bagi setiap individu umatnya disebabkan pada latar belakang Rasulullah sebagai seorang penggembala. Jika diperhatikan secara mendalam, pekerjaan sebagai penggembala menorehkan banyak pelajaran bagi Rasulullah dalam membangun fondasi kepemimpinannya di kemudian hari. Pekerjaan tersebut, menurut Harahap (2004) mengajarkan untuk memelihara dan bertanggung jawab terhadap domba yang digembalakannya agar tertib dalam kumpulan. Pekerjaan itu pun menuntut cinta kasih, semisal mencari domba yang terpisah dari kumpulan atau pun merawat domba yang sakit. Dengan tangung jawab dan rasa cinta kasih itu, sang penggembala menggiring hewan yang digembalakan menuju titik yang dituju termasuk menggiringnya saat pulang kandang.[8]

Kepemimpinan dalam Islam juga bermakna sebagai amanah, suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya ke dalam kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga seseorang yang diberikan amanah itu harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hadits “an tu’addul amanati ila ahliha” yang berarti menunaikan amanah kepada yang berhak. Dalam kepemimpinan Islam mengandung makna menyantuni orang-orang yang memberikan amanah (kepercayaan kepemimpinan), dalam konteks Islam adalah rakyat, dengan sebaik-baiknya, antara lain mendengarkan masukannya dan melakasanakan usaha untuk memenuhi keperluannya.[9]

Konsep amanah tersebut yang dilihat menjadi inti dari kepemimpinan Islam, seperti yang dikatakan Beekun (2006), bahwa “Leadership in Islam is a trust (amanah). It represents a psychological contract between a leader and his follower that he will try his best to guide them, to protect them and to threat them justly. Hence, the focus of leadership in Islam is on doing good” yang memiliki arti, “Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu kepercayaan (amanah). Ia mewakili perjanjian psikologis antara pemimpin dan yang dipimpin, bahwa pemimpim akan berupaya sebaiknya untuk membimbing, melindungi dan memperlakukan mereka secara adil. Oleh karena itu maka fokus kepemimpinan dalam Islam adalah mengerjakan segala sesuatu secara baik”.[10]

Dalam literatur-literatur Islam, kata pemimpin atau memimpin ditemukan dalam Al Qur’an dan Hadits, diantaranya adalah : 1) Imam (QS Al Baqarah : 24, QS  Al Isra : 71, QS Al Furqan : 74), 2) Khalifah (QS Al Baqarah : 30, QS Al An’am : 165, QS Sad : 26), 3) Wali atau Auliya (QS Ali Imran : 28, QS An Nisa : 89, QS Al Maidah : 51, 57, QS An Naml : 155), 4) Ulil Amri (QS An Nisa, 59, 82), dan 5) Ra’in (Hadist riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dari Ibnu Umar). Mencermati ayat-ayat Al Qur’an dan Hadist di atas, pemimpin pada dasarnya adalah pengemban amanah Allah dan rakyat untuk memakmurkan bumi dan menyejahterakan rakyatnya, menegakkan kebenaran dan keadilan bukan sekedar jabatan untuk menduduki status sosial.

Dalam sejarah politik Islam, para cendekiawan Muslim telah berusaha untuk merumuskan kriteria-kriteria ideal yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin. Ibnu Sina dalam kitabnya As-Syifa mengatakan, “Kemudian wajib bagi seorang pemimpin untuk mewajibkan patuh kepada orang yang akan menggantikannya. Suksesi ini tidak boleh terjadi melainkan dari sisinya  atau berdasarkan ijma para senior atas seseorang yang secara publik dan deklaratif diakui sebagai orang yang mandiri dalam politik, kuat secara intelektual dan bermoral mulia seperti berani, terhormat, ahli mengelola pemerintahan dan memiliki kepakaran dalam hukum syariat, sehingga tidak ada orang yang dikenal lebih ahli darinya”.[11]

Fungsi pemimpin dalam Islam bukan hanya sekedar menjaga masyarakat, Al Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyah mengatakan fungsi pemimpin adalah menjaga agama untuk menegakkan syariat Allah. Seorang pemimpin, bagaimanapun besar kecil wilayah kepemimpinanya selalu mengemban peran yang strategis. Hal ini dikarenakan pemimpin menjadi penentu kemana arah dan gerak lembaga yang dipimpinnya.[12]Kemudian Al Mawardi menyebutkan syarat orang yang layak menyandang kepemimpinan, yaitu : 1) Adil dengan seluruh persyaratannya, 2) Berilmu pengetahuan sehingga mampu berijtihad dalam kasus yang dihadapi dan ketetapan hukum, 3) Kesempurnaan penginderaan seperti mendengar, melihat dan berbicara, 4) Kelengkapan anggota tubuh dari berbagai cacat fisik yang bisa menghalangi tanggung jawab kepemimpinan, 5) Memiliki kemampuan menggagas yang dapat melahirkan strategi kepentingan rakyat dan pengat uran kemashalatan, 6) Berani dan tangguh sehingga mampu mempertahankan negara dan melawan musuh, 7) Nasab pemimpin berasal dari keturunan Quraisiy dan memenuhi kesepakatan konsesus.[13]

Kriteria seorang pemimpin negara Islam kemudian dijelaskan oleh Al Baqillani yang mengatakan bahwa syarat kepala negara haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Hal ini diperlukan karena dengan pengetahuan yang luas pemimpin dapat melihat apakah keputusan yang diambil oleh hakim negara sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Syarat seorang kepala negara lainnya adalah harus memiliki sifat adil dalam segala urusan, berani dalam peperangan dan bijaksana dalam mengorganisir militer yang bertugas melindungi rakyat dari gangguan musuh. Di samping syarat di atas, Al Baqillani mengatakan bahwa syarat kepala negara harus berasal dari suku Quraisy.[14]

Sementara itu Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al Muqaddimah menyebutkan adanya empat syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu : ilmu, keadilan, kemampuan dan kesempurnaan indera dan anggota tubuh dari hal-hal yang bisa mempengaruhi cara berpendapat dan bertindak. Adapun syarat kelima, yakni keturunan Quraisy masih diperselisihkan. Syarat berilmu pengetahuan juga jelas dimiliki, karena pemimpin akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah apabila dia mengethauinya. Berilmu pengetahuan yang dimaksudkan  tidak akan memadai kecuali jika pemimpin adalah seorang mujtahid, mengingat taqlid dalam posisi sebagai pemimpin adalah suatu kelemahan, sementara kepemimpinan menuntut kesempurnaan dalam karakteristik dan watak.[15]

Pendapat lainnya dari Abdul Malik Al Juwaini yang dikenal sebagai Imam Haramain dalam kitabnya Al Irsyad menyebutkan mengenai syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu : 1) Mampu berijtihad sehingga pemimpin tidak perlu lagi meminta fatwa kepada orang lain, 2) Memiliki kemampuan untuk mengurusi dan memelihara kemaslahatan ummat, 3) Mengatur militer untuk keamanan dan pertahanan, 4) Memiliki wawasan yang luas dalam memikirkan urusan kaum Muslimin, 5) Tegas dalam menjalankan hukum, 6) Memiliki sifat lemah lembut, dan 7) Seorang laki-laki yang merdeka. Satu hal yang menarik dari pemikiran Al Juwaini adalah ia tidak menetapkan syarat seorang pemimpin negara dari keturunan Quraisy, hal tersebut menurutnya merupakan suatu masalah yang diperselisihkan sehingga belum pasti dan tidak mutlak sebagai persyaratan.[16]

Abu Hamid Al Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan syarat-syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara, diantaranya : 1) Dewasa dan aqil baligh, 2) Memiliki akal pikiran yang sehat, 3) Seseorang yang merdeka dan bukan seorang budak, 4) Seorang laki-laki, 5) Berasal dari keturunan Quraisy, 6) Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat, 7) Memiliki perangkat kekuasaan yang memadai antara lain seperti angkatan bersenjata, 8) Memiliki daya pikir dan daya rancang yang kuat dan kesediaan untuk bermusyawarah, 9) Memiliki ilmu pengetahuan, dan 10) Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri dari hal-hal yang terlarang (wara).[17]

Terakhir, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang yang layak menjadi pemimpin adalah harus memiliki kualifikasi kekuatan dan integritas. Hal ini didasarkan atas petunjuk Al Qur’an surat Al Qasas ayat 26, yang menyebutkan bahwa orang yang terbaik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (amanah). Dalam hal persyaratan menjadi seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan pemimpin harus berasal dari keturunan Quraisy. Menurutnya hal ini adalah permasalahan yang masih diperselisihkan oleh kalangan ulama, maka syarat itu tidak mungkin ditetapkan. Bahkan menurutnya, pendapat bahwa kepemimpinan Islam harus berasal dari keturunan suku Quraisy adalah pendapat yang bertentangan dengan konsep persamaan yang digagas oleh Al Qur’an sendiri dalam surat Al Hujurat ayat 13. Jadi meskipun pendapat itu berdasarkan dari hadist akan tetapi bertentangan dengan nash Al Qur’an sendiri.

Tut Wuri Handayani

Setiap bangsa yang memiliki sejarah, budaya dan lingkungan yang khas masing-masing memiliki metode khusus dalam mewujudkan kepemimpinan bangsanya. Kondisi tersebut melahirkan gaya kepemimpinan nasional yang secara umum dijelaskan oleh Gabriel A. Almond yaitu : 1) Gaya kepemimpinan berorientasi ideologi (ideology oriented style), 2) Gaya kepemimpinan berorientasi pragmatik (pragmatic oriented style), 3) Gaya kepemimpinan berorientasi pada nilai-nilai absolut tradisional (absolute value and traditional oriented style).[18]Jika membandingkan gaya diatas, maka gaya kepemimpinan nasional Indonesia perlu dielaborasi tersendiri untuk dapat menjadi gaya kepemimpinan yang khas, dengan pijakannya pada intisari budaya tradisional. Identitas budaya bangsa Indonesia yang dimaksud adalah ideologi yang menjadi filter di tengah arus liberalisme dan kapitalisme, yaitu ideologi Pancasila. Posisi Pancasila tersebut berfungsi sebagai ideologi negara, falsafah hidup  bernegara dan sebagai pandangan hidup bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan nasional, regional dan global.[19]

Denys Lombard menawarkan pendekatan dalam memahami sejarah peradaban masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan model penjelasan sosio-geologis, Lombard melihat masyarakat Indonesia itu dibentuk oleh lapisan-lapisan peradaban dari yang terdalam (masa lalu) hingga lapisan terluar (masa kini) dengan sifatnya yang dinamis (Lombard, 1996). Dengan demikian dapat dipahami mengapa peradaban Indonesia kontemporer terlihat perpaduan antara unsur-unsur peradaban Nusantara purba, Hindu-Buddha, Islam dan Barat. Secara karakter individu perpaduan ini dapat dilihat pada diri Presiden Soekarno dan Soeharto yang penampilan bergaya Barat, beragama Islam, nama berbau Hindu, dan memiliki sikap toleran terhadap warisan budaya purba Nusantara (Suwirta, 2003).[20]

Dalam konteks kepemimpinan di Indonesia dikenal semboyan Tut Wuri Handayaniyang berasal dari Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”, yang secara harafiah memiliki arti “Di depan menunjukkan keteladanan, di tengah bersama membangun kemauan dan di belakang memberdayakan”. Nilai kepemimpinan Tut Wuri Handayani ini juga senada dengan konsep kepemimpinan Bocah Angon (bocah penggembala). Wawan Susetya (2007 : 90) mengatakan bahwa, “Bocah angon, seorang penggembala, mencerminkan filosofi kepemimpinan yang dialami oleh para Nabi dan Rasul dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW yang sebagian besar pernah menjadi penggembala domba atau kambing. Hal ini dimaksudkan sebagai bekal latihan mereka kelak ‘menggembalakan’ umat manusia menuju ke jalan yang benar”.[21]

Berkaitan dengan pola kepemimpinan yang tercermin dalam sosok Dwitunggal Kepemimpinan Indonesia yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta,  Herbert Feith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962), menyebutkan bahwa Muhammad Hatta selaku wakil presiden merupakan pemimpin dengan tipe pengelola, sementara Presiden Soekarno merupakan pemimin tipe pemersatu. Dua karakter kepemimpinan ini jarang menyatu pada diri satu orang. Para pemimpin dengan tipe pemersatu umumnya mampu mengumpulkan dukungan rakyat serta berhasil memperngaruhi mereka, tetapi ketika harus mengelola pemerintahan, seringkali dia gagal dan kerap mengecewakan. Sebaliknya para pemimpin dengan tipe pengelola umumnya cakap dalam mengelola pemerintahan tetapi kurang mendapat dukungan rakyat. Dikarenakan kurang menguasai retorika atau tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk mendekati massa, tipe pemimpin pengelola biasanya sering tidak dipahami orang kebanyakan. Watak kepemimpinan ideal salah satunya adalah jika kedua karakter kepemimpinan ini bersatu dalam satu tokoh atau mereka saling bekerja sama seperti Bung Karno dan Bung Hatta.[22]

Keteladanan kepemimpinan Bung Karno dan Bung Hatta juga tampak dalam sikap kehidupan keseharian mereka. Ketika ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung, terkait dengan kehidupan baru dan kebebasannya dari penjara, Bung Karno menjawab, “Seorang pemimpin tidak akan berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama”. (Soekarno, 1961). Di tengah tekanan depresi ekonomi dan represi rezim rust en orde pada tahun 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata, “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu”. Lantas ia menegaskan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non, syarat yang terutama untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunya moral yang kuat, ia tidak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan”. (Hatta, 1998).[23]

Bung Hatta juga menegaskan mengenai kewajiban seorang pemimpin akan rakyatnya, “Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap! Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya. Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat, itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang”.

Kisah keteladanan pemimpin lainnya berkaitan dengan istilah leiden is lijdenyang berarti memimpin adalah menderita. Ungkapan ini diucapkan oleh aktivis kemerdekaan, Kasman Singodimedjo pada tahun 1925 ketika ia masih menjadi pelajar STOVIA di Batavia. Demi mendapatkan pendidikan politik dari Haji Agus Salim, pemuda Kasman dan teman-temannya sering mendatangi Rumah Haji Agus Salim, mereka datang naik sepeda. Suatu hari karena hujan lebat dan jalan tanah yang dilalui becek dan liat, sehingga roda sepeda tidak bisa dikayuh. Pemuda Kasman terpaksa memanggul sepedanya di bahu sampai ke rumah Haji Agus Salim. Karena melihat Pemuda Kasman memanggul sepeda, Haji Agus Salim dengan bergurau mengatakan bahwa saat itu peranan manusia dan sepeda sudah terbalik. Saat itulah pemuda Kasman menanggapi dalam bahasa Belanda, “Een leidersweg is een lijden sweg. Leiden is lijden”, jalan pemimpin bukanlah jalan yang mudah, memimpin adalah menderita.[24]

Penulis: Adhe Nuansa Wibisono, S.IP, M.Si
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, KAMMI Pengurus Pusat 2015 – 2017


Referensi :
Joko Rizkie Widokarti, Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani
Irmawaty, Potret Pemimpin Masa Depan Melalui Peciptaan dan Pembangunan Karakter Kepemimpinan 360 Derajat, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani
M. Nur Alamsyah, Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional, Jurnal Academica FISIP Untad, Vol. I Tahun 2009
Tatang M. Amirin, Kepemimpinan yang Amanah, Jurnal Dinamika Pendidikan No. 1, Th. XIV, Mei 2007
A.F. Djunaedi, Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Thn. 2005
Ajat Sudrajat, Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam, Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY
Arsyad Sobby Kesuma, Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam, Jurnal Islamica Vol. 4, No. 1, September 2009
Andi Suwirta dan Iyep Candra Hermawan, Masalah Karakter Bangsa dan Figur Kepemimpinan di Indonesia : Perspektif Sejarah, Jurnal Atikan 2(1) Thn. 2012
Priadi Surya, Penanaman Nilai Kepemimpinan Profetik Pendidik Melalui Mata Kuliah Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta
Utami Dewi, Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia : Transaksional atau Transformatif, Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNY,
Yudi Latif, Kepemimpinan Moral dan Harapan, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani
Zulfikri Suleman, Kepemimpinan Nasional dalam Sejarah Perjalanan Bangsa : Dari Pemimpin Pergerakan, Pemimpin Pejuang, Pemimpin Pembangun, ke Pemimpin yang Baik, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani


[1] Joko Rizkie Widokarti, Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani, hal 41
[2] Irmawaty, Potret Pemimpin Masa Depan Melalui Peciptaan dan Pembangunan Karakter Kepemimpinan 360 Derajat, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani, hal 27
[3] M. Nur Alamsyah, Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional, Jurnal Academica FISIP Untad, Vol. I Tahun 2009, hal 24
[4] M. Nur Alamsyah, Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional, Jurnal Academica FISIP Untad, Vol. I Tahun 2009, hal 27
[5] M. Nur Alamsyah, Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional, Jurnal Academica FISIP Untad, Vol. I Tahun 2009, hal 25
[6] Joko Rizkie Widokarti, Kepemimpinan Transformatif Menuju Masyarakat Madani, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani, hal 41
[7] Tatang M. Amirin, Kepemimpinan yang Amanah, Jurnal Dinamika Pendidikan No. 1, Th. XIV, Mei 2007, hal 8
[8] A.F. Djunaedi, Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Thn. 2005, hal 55
[9] Tatang M. Amirin, Kepemimpinan yang Amanah, Jurnal Dinamika Pendidikan No. 1, Th. XIV, Mei 2007, hal 10
[10] Tatang M. Amirin, Kepemimpinan yang Amanah, Jurnal Dinamika Pendidikan No. 1, Th. XIV, Mei 2007, hal 10
[11] Ajat Sudrajat, Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam, Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY, hal 3
[12] A.F. Djunaedi, Filosofi dan Etika Kepemimpinan dalam Islam, Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Thn. 2005, hal 60-61
[13] Ajat Sudrajat, Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam, Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY, hal 3
[14] Arsyad Sobby Kesuma, Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam, Jurnal Islamica Vol. 4, No. 1, September 2009, hal 124
[15] Ajat Sudrajat, Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam, Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY, hal 3
[16] Arsyad Sobby Kesuma, Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan dalam Negara Islam, Jurnal Islamica Vol. 4, No. 1, September 2009, hal 125
[17] Ajat Sudrajat, Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam, Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY, hal 7
[18] M. Nur Alamsyah, Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional, Jurnal Academica FISIP Untad, Vol. I Tahun 2009, hal 26
[19] M. Nur Alamsyah, Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional, Jurnal Academica FISIP Untad, Vol. I Tahun 2009, hal 26
[20] Andi Suwirta dan Iyep Candra Hermawan, Masalah Karakter Bangsa dan Figur Kepemimpinan di Indonesia : Perspektif Sejarah, Jurnal Atikan 2(1) Thn. 2012, hal 138
[21] Priadi Surya, Penanaman Nilai Kepemimpinan Profetik Pendidik Melalui Mata Kuliah Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hal 3
[22] Utami Dewi, Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia : Transaksional atau Transformatif, Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNY, hal 4-5
[23] Yudi Latif, Kepemimpinan Moral dan Harapan, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani, hal 16-17
[24] Zulfikri Suleman, Kepemimpinan Nasional dalam Sejarah Perjalanan Bangsa : Dari Pemimpin Pergerakan, Pemimpin Pejuang, Pemimpin Pembangun, ke Pemimpin yang Baik, dalam Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 2013, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani, hal 93-94

 

Pin It on Pinterest